Saturday, 5-9-2026 09:38 55
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto memperingatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bahwa persoalan keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) masih akan menjadi tantangan.
Politikus PDI-P itu bahkan menilai kasus keracunan massal akibat MBG akan terus terjadi jika desain program dan tata kelola mengenai makanan siap saji tidak dibenahi.
"Sudahlah, taruhan sama saya. Keracunan pasti akan terjadi karena memang variabel-variabel yang menuju pada tata kelola makanan siap saji yang dari awal sudah kita warning, yakni gunakan Perpres 82, SLHS, HACCP, libatkan Badan POM, libatkan pemerintah daerah, itu enggak dipenuhi. BGN mau main sendiri, vertikal, seragam, serentak," kata Edy, dalam rapat dengar pendapat dengan BGN, Kamis (3/9/2026).
Edy menilai, persoalan keracunan tidak mudah diatasi karena pengelolaan makanan siap saji melibatkan banyak variabel.
Dia mengingatkan BGN tidak menganggap persoalan tersebut sebagai hal sederhana. "Ini kan indikator penting. Bu Arum, Pak Kepala ke depan pasti masih sibuk ngurusi keracunan. Sudahlah, taruhan sama saya. Taruhan sama saya. Apakah ini dianggap gampang? Tidak, Pak. Variabelnya kompleks. Kita enggak bisa dengan yakin bahwa ini keracunan enggak akan terjadi,” tutur Edy
Menurut Edy, tantangan pengawasan juga semakin besar karena jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 27.000 unit. Jatuhkan Sanksi Jumlah tersebut disebut Edy lebih banyak dibandingkan puskesmas yang hanya 10.280 unit.
“Saya bandingkan ngelola satu Puskesmas dengan ngelola satu dapur, lebih rumit satu dapur, Pak,” ucap Edy. Selain itu, Edy juga menyoroti sumber daya manusia yang mengelola dapur MBG.
Menurut dia, masih ada petugas yang tidak memiliki latar belakang pengolahan makanan siap saji. Oleh karena itu, Edy meminta Kepala BGN menjadikan persoalan tersebut sebagai peringatan dalam mengelola program MBG. "Ini sulit, Pak. Jadi, mohon saya tidak menakut-nakuti tapi ini menjadi warning kita semua," kata Edy.
Secara khusus, Edy pun meminta Sudaryono menggunakan 100 hari pertama kepemimpinannya untuk membenahi desain manajemen strategis BGN.
Dia memastikan Komisi IX DPR RI tetap mendukung program MBG. Namun, BGN perlu memperbaiki desain dan tata kelolanya agar tujuan intervensi gizi dapat tercapai. "Jadi, Pak kalau presentasi anggaran seperti ini, itu manajemen strategi datanya mateng dulu sampai 100 halaman baru kemudian muncul anggaran," pungkas Edy. (Yoy,)
Sumber : Kompas