Friday, 14-6-2024 13:56 332
Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Commersial & Trading Pertamina menargetkan program digitalisasi SPBU di wilayah Jatimbalinus tuntas 100% tahun ini. Sehingga distribusi energi bersubsidi dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di semua wilayah dengan harga sesuai ketetapan pemerintah. Hal itu sejalan dengan penugasan dari pemerintah kepada Pertamina dalam menyalurkan BBM Bersubsidi agar tepat sasaran.
Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Denny Sukendar menjelaskan saat ini 94-95% dari sekitar 1.300 SPBU di wilayah Jatimbalinus sudah menggunakan program digitalisasi. Pertamina bekerja sama dengan PT Telkom Akses, anak usaha PT Telkom Indonesia, untuk melakukan pemantauan sistem digitalisasi SPBU ini. “Tahun ini kami menuju 100%. Konsentrasi kami saat ini adalah SPBU-SPBU di wilayah yang masih terkendala jaringan,” katanya ditemui usai menjadi salah satu pembicara dalam Rakercab Hiswana Migas DPC Surabaya di Dyandra Convention Centre, Rabu (12/6/2024).
Pertamina tahun ini mendapat tugas menyalurkan BBM bersubsidi untuk jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah dengan kuota 0,5 juta Kilo Liter (KL), JBT minyak solar dengan kuota 17,8 juta KL, dan LPG tabung 3 kg sebesar 8,03 juta metrik ton (MT). Besaran kuota JBT minyak solar dan minyak tanah didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Nomor 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023. Sedangkan kuota LPG didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 446.K/MG.05/DJM/2023.
Dalam memastikan penyaluran subsidi energi khususnya BBM dan LPG bisa tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga melakukan beberapa inovasi, yang utama melalui program digitalisasi. “Digitalisasi ini sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan LPG 3 Kg ,” terangnya.
Subsidi Tepat JBT Solar sudah diuji coba sejak tahun 2022 dan berjalan secara nasional di 514 Kota dan Kabupaten untuk penggunaan QR Code sejak Juli 2023. Sepanjang tahun 2023, hampir 14 juta KL transaksi Solar sudah tercatat secara digital. 92% merupakan penyaluran ke kendaraan dan 8% sisanya kepada usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, dan layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.
Untuk LPG 3 kg, sejak 1 Juni 2024 lalu juga sudah diwajibkan masyarakat menunjukkan KTP untuk kemudian NIK-nya akan di cek melalui Merchant Apps Pertamina (MAP) di Pangkalan sebelum dapat membeli LPG bersubsidi.
“Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga berkomitmen menyediakan data penyaluran yang setransparan mungkin karena kami dapat mengcapture transaksi SPBU, kemana, siapa, kapan dan berapa banyak dibeli. Ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan. Dengan data ini kami juga bisa melakukan pengembangan bisnis,” katanya.
Selain Subsidi Tepat, Denny Sukendar mengatakan Pertamina Patra Niaga saat ini bisa mengakses Pertamina Integrated Enterprise Data & Command Center (PIEDCC). Didukung dengan digitalisasi di Fuel dan LPG Terminal serta digitalisasi SPBU, dia mengatakan saat ini proses distribusi hingga stok di SPBU dan Pangkalan LPG dapat dipantau secara real time. (Yoy)
Sumber : wartadigital.id