Transformasi Digital Prioritas Utama Kementrian ATR/BPN 2021

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan bahwa transformasi digital menjadi program dan kegiatan prioritas dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Sekretaris Jenderal Kementerian AT/BPN Himawan Arief Sugoto mengungkapkan bahwa pada tahun 2021  ada tiga program kerja utama kementrian yakni dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang.

"Rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2021 yang dijabarkan dalam tematik pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) merupakan tahun Transformasi Digital," kata Himawan di Jakarta, Senin.

Menurut Himawan, transformasi digital memang saat ini terus dilaksanakan secara masif oleh Kementerian ATR/BPN, salah satunya pemberlakuan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) secara nasional pada tanggal 8 Juli 2020.

Kegiatan tahun depan terkait transformasi digital yakni peningkatan kualitas data pertanahan dan ruang melalui transformasi data digital, lalu ada sistem/mekanisme pelayanan digital.

"Kita juga akan mengembangkan sarana dan prasarana yang sudah ada, lalu mengembangkan pegawai yang kita miliki. Terakhir adalah perlu dukungan regulasi terkait transformasi digital serta perlu pembentukan Project Management Office (PMO)," kata Himawan.
 
Pelaksanaan transformasi digital juga bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo, terhadap terciptanya digital melayani atau dilan.

Kementerian ATR mengalami peningkatan anggaran pagu pada 2021 sebesar 10,78 persen dan pagu indikatif sebesar 3,07 persen dari tahun sebelumnya.

Peningkatan anggaran tersebut digunakan untuk Sertifikat Hak Atas Tanah atau SHAT dari semula 7,5 juta bidang menjadi 9 juta bidang, Peta Bidang Tanah (PBT) semula 5,2 juta bidang menjadi 5,4 juta bidang.

Kemudian Pemetaan Tematik P4T dalam rangka mendukung food estate seluas 600.000 hektare, serta untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah yang akan dilakukan software pemetaan

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan bahwa DPR dapat menerima kenaikan pagu anggaran maupun pagu indikatif Kementerian ATR/BPN, namun ia mengingatkan agar bekerja lebih maksimal pada sisa tahun anggaran 2020 ini.

"Kementerian ATR/BPN harus menyelesaikan permasalahan pelayanan di daerah. Harapannya terus berikan kemudahan kepada masyarakat. Selain itu, maksimalkan penyerapan anggaran tahun 2020 ini, usahakan di atas rata-rata nasional," kata Guspardi.

Dalam rapat tersebut Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2021 sebesar Rp8,9 triliun. Selain itu DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian ATR/BPN sebesar Rp2,3 triliun untuk diperjuangkan pada pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. (Yoy)

Sumber : antaranews