Netizen Geram TKA Diijinkan Masuk Saat PPKM

Kedatangan 20 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China jadi sorotan publik ketika pemerintah bergelut mengatasi pandemi Covid-19 lewat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Tak ketinggalan, netizen juga ikut geram atas sikap pemerintah yang masih mengizinkan warga asing bebas ke tanah air.

Akun Adit mengkritik pemerintah yang terkesan menyulitkan warga sendiri saat PPKM darurat sementara warga asing bebas masuk.

Tak ketinggalan akun Rani Elka mengkritik PPKM darurat yang hanya 'galak' ke warga sendiri, sementara warga asing masih bebas dibiarkan. Ia pun ragu angka Covid-19 bisa cepat turun.

Sementara akun Oesman dengan tegas meminta pemerintah harus segera menutup warga asing seperti yang juga sudah lebih dulu dilakukan oleh negara lain.

Akun Prakoso juga menyebut akun Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk segera menghentikan sementara warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia demi memutus penularan Covid-19.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mencermati kedatangan 20 TKA China tersebut patut dikritisi lantaran kontraproduktif dengan aturan PPKM Darurat.Sebelumnya, puluhan TKA China itu mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7). Mereka jauh-jauh datang dari China ke Indonesia karena mesti kerja kontrak di PT. Smelter.

Upaya pengetatan protokol kesehatan di dalam negeri, kata Trubus, menjadi tidak efektif lantaran pintu masuk dari luar negeri masih dibiarkan terbuka.

"Artinya masyarakat domestik saja harus mematuhi yang namanya PPKM Darurat. Seharusnya termasuk di dalamnya adalah bandara internasional ditutup juga," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, (4/7).

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Riant Nugroho mengatakan kebijakan PPKM Darurat untuk mencegah penyebaran virus ini sebetulnya merupakan pembatasan pergerakan manusia. Sehingga sudah seharusnya pergerakan manusia itu tak hanya dilakukan secara domestik.

"Jadi yang namanya PPKM darurat itu perlu konsisten antara pergerakan manusia di dalam negeri dan pergerakan manusia keluar dan ke dalam negeri," ungkap Riant saat dihubungi.

Dengan demikian, kata Riant, perlu aturan lebih terperinci melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri agar regulasi pelaksanaan di lapangan bisa lebih teratasi. (Yoy)

Sumber : CNN Indonesia