Pemerintah Diminta Pulihkan UMKM Unbankable

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur meminta pemerintah untuk sepenuhnya membantu pemulihan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), utamanya UMKM yang belum bankable atau belum perbankan untuk mendapatkan kredit karena tidak memiliki agunan.

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, sejak tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020) tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) untuk Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Sejak terbitnya PP tersebut, Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan / program pemulihan ekonomi, diantaranya melalui pengalokasian belanja negara, yang salah satunya adalah dengan memberikan subsidi bunga bagi kelompok pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah yang terdampak COVID-19.

Dan baru-baru ini Pemerintah juga telah menempatkan dana ke Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk mendorong Himbara menyalurkan kredit ke sektor riil, dengan harapan perekonomian masyarakat kembali bergerak agar supaya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya tidak terlalu dalam sehingga Indonesia benar-benar terhindar dari resesi. Total dana yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi bunga ini sebesar Rp 34,15 triliun yang akan disalurkan kepada 60,66 juta rekening penerima manfaat.

"Tetapi yang bisa mengakses bantuan subsidi kredit 6 persen per tahun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca covid-19 ini kan yang sudah bankable yang jumlahnya hanya sekitar 20 persen dari total UMKM yang kita miliki. Sementara sisanya sebesar 80 persen itu belum bisael mengakses. Ini yang harus dipikirkan karena sebenarnya mereka ini kebanyakan UMKM yang memiliki prospek dan kinerja yang bagus," ujar Adik Dwi Putranto di Surabaya, Kamis (20/8/2020).

Lebih jauh ia mengatakan, UMKM sebenarnya  memiliki karakter lebih tahan terhadap situasi krisis. Namun mereka juga memiliki kelemahan karena tidak banyak yang telah melek IT, sehingga di masa pandemi ini banyak yang kalang kabut karena tidak siap dengan pembatasan pergerakan fisik konsumen. Sehingga stimulus bagi seluruh pelaku UMKM menjadi hal yang harus dilakukan agar ekonomi Jatim dan Indonesia bisa lebih cepat pulih. 

Menurutnya, keberlangsungan kinerja UMKM ini memang harus menjadi prioritas karena besarnya sumbangannya kepada ekonomi daerah. Bahkan ia mengatakan, kontribusi sektor UMKM terhadap kinerja ekonomi Jatim hampir mencapai 90 persen.

"Sebagian besar usaha di Jatim itu ya yang skala UMKM ini, baik di sektor pengolahan makanan dan minuman, kuliner atau Food and Baverage (FnB), alas kaki, garmen, agro, industri kreatif dan lain sebagainya," terang Adik.

"Pemerintah harus berani ambil langkah cepat, membuat terobosan bagaimana UMKM yang belum bankable ini bisa tercover. Pemerintah harus berfikir out of the box agar mereka bisa diselamatkan, karena sesungguhnya bisnis mereka ini juga  memiliki prospek yang bagus, visible,  kontinyu produksi dan kualitasnya tetapi belum bankable," tambah Wakil Ketua Umum Kadin Jatim M. Rizal.

Sementara  program PEN untuk UMKM juga tidak sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh UMKM karena kurangnya sosialisasi. Untuk itulah, Kadin Jatim berupaya membantu menyebarluaskan informasi tersebut agar semakin banyak UMKM yang bisa dijangkau. 

Kadin Jatim telah menfasilitasi pertemuan nasabah UMKM dengan perbankan Himbara yang telah diberi tanggungjawab untuk melakukan penyaluran program PEN tersebut, diantaranya dengan BNI dan Mandiri.

"Pertemuan sudah kami gelar dua kali. Pertama dengan bank BNI dan yang kedua dengan bank Mandiri. Selanjutnya bisa juga kita menggandeng bank lainnya seperti BRI untuk lebih mendekatkan diri kepada konsumen, melakukan sosialisasi dan jemput bola agar program ini bisa maksimal dilaksanakan," pungkas Rizal.(Yoy)

Sumber : Kadin Jatim