Ribuan Pasutri Di Ngawi Terdeteksi Nikah Siri

Fenomena pernikahan siri masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Ngawi. Hingga kini, ribuan pasangan suami istri tercatat belum memiliki legalitas pernikahan secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga berimbas pada pemenuhan hak-hak sipil keluarga.

Berbagai faktor sosial dan ekonomi disebut menjadi pemicu, mulai dari keterbatasan biaya hingga minimnya pemahaman hukum. Dampaknya tidak sepele, karena pasangan nikah siri kerap mengalami kesulitan dalam pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, hingga akses layanan publik lainnya.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2023, jumlah pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara hukum negara mencapai lebih dari 2.800 pasangan. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri agenda isbat nikah terpadu di KUA Paron.

“Masih ada ribuan pasangan di Ngawi yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Ini menjadi perhatian bersama karena menyangkut perlindungan hukum dan masa depan keluarga,” ujar Ony Anwar Harsono (21/01/2026)

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Ngawi memfasilitasi layanan isbat nikah melalui sinergi Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Baznas Ngawi. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 14 pasangan nikah siri mendapatkan layanan isbat nikah guna memperoleh kepastian hukum.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, menegaskan masih banyak pasangan yang belum memiliki buku nikah dan mendorong kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan status pernikahannya.

“Kami mengimbau masyarakat yang belum memiliki buku nikah agar aktif melapor ke KUA. Proses isbat nikah tersedia dan dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas A. Mahfudin.

Melalui program ini, pemerintah berharap praktik pernikahan siri di Ngawi dapat ditekan, sekaligus memastikan hak-hak hukum keluarga dan anak terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.(Ehr)

Sumber : Bahana Radio